Pengertian Sistem
Perekonomian
Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh
suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada
individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah
sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu
mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor
produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah.
Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem
tersebut.
Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara
sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned
economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor
produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market
economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi
barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan
Macam- Macam Sistem
Perekonomian
Sistem ekonomi liberal
Sistem ekonomi liberal disebut juga sistem
ekonomi pasar. Sistem ekonomi liberal
adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala
bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan
yang sebesar-besarnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pasar
bebas ini dapat menciptakan efisiensi yang cukup tinggi dalam mengatur kegiatan
perekonomian.
Kelebihan sistem ekonomi
liberal:
1) Setiap individu diberi kebebasan memiliki
kekayaan dan sumber daya produksi.
2) Individu bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri.
3) Adanya persaingan menyebabkan kreativitas dari setiap individu dapat
berkembang.
Kekurangan sistem ekonomi liberal:
1) Muncul kesenjangan yang besar antara yang kaya dan miskin.
2) Mengakibatkan munculnya monopoli dalam masyarakat.
3) Kebebasan mudah disalahgunakan oleh yang kuat untuk memeras pihak yang lemah.
Ciri-ciri sistem ekonomi liberal:
1) Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi.
2) Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing.
3) Campur tangan pemerintah dibatasi.
Sistem ekonomi sosialis
Sistem ekonomi sosialis disebut juga sistem ekonomi terpusat.
Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki
kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk
mewujudkan kemakmuran yang merata pemerintah harus ikut campur dalam
perekonomian.
Kelebihan
sistem ekonomi sosialis:
1) Semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah sehingga
pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian.
2) Tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, karena
distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan merata.
3) Pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa
yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kekurangan sistem ekonomi sosialis:
1) Mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu.
2) Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya.
3) Kurang adanya variasi dalam memproduksi barang, karena hanya terbatas pada
ketentuan pemerintah.
Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis:
1) Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan
dikuasai oleh negara.
2) Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan
bersama. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta.
3) Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis
barang ditentukan oleh pemerintah.
Sistem
Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan
antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Pada
sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam
perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan
kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Sama halnya dengan sistem
ekonomi lainnya, sistem ekonomi campuran juga memiliki kelebihan dan
kekurangan. Akan tetapi, kelebihan dan kekurangannya tergantung kepada setiap
negara dalam mengatur sistem ekonominya tersebut.
Ciri-ciri dari sistem ekonami campuran:
1) Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh
pemerintah.
2) Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan,
dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang ekonomi.
3) Swasta diberi kebebasan di bidang-bidang
ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah.
4) Hak milik swasta atas alat produksi diakui,
asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum.
5) Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan
sosial dan pemerataan pendapatan.
6) Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan
oleh mekanisme pasar.
Sistem Ekonomi Indonesia
Sejarah perkembangan
•
1950-1959 : Sistem ekonomi liberal (masa demokrasi)
• 1959-1966 : Sistem ekonomu etatisme (masa demokrasi terpimpin)
• 1966-1998 : Sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi)
• 1998-sekarang : sistem ekoonomi pancasila (demokrasi ekonomi) yang dalam
prakteknya cenderung liberal
Di
indonesia kita mengenal sebuah kata demokrasi begitu juga dengan sistem
ekonominya, sistem demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi yang berasal dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan juga mempunyai landasan ekonominya
yaitu berlandaskan kepada :
“UUD 1945 hasil amandemen yang disahkan MPR pada 10-08-2002, yaitu pasal 33
ayat 1,2,3,4”
Perkembangan sistem perekonomian pada umumnya
Subsistem, itulah sistem perekonomian yang terjadi pada awal peradaban manusia.
Dengan karakteristik tersebut orang melakukan kegiatan ekonomi dalam hal ini
produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kelompok saja. Dengan kata
lain pada saat itu orang belum terlalu berpikir untuk melakukan kegiatan
ekonomi untuk pihak lain apalagi demi keuntungan.
Semakin berkembangnya jumlah manusia beserta kebutuhannya, semakin dirasakkan
perlunya sistem perekonomian yang lebih teratur dan terencana. Sistem, barter
pada jaman dahulu tidak dapat lagi dipertahankan, kerena banyak hambatan yang
dihadapi seperti :
•
Terkadang keinginan kedua belah pihak yang ingin melakukan barter tidak sama
• Sulitnya menentukan nilai komoditi yang akan ditukarkan
• Sangat sulit melakukan transaksi dengan jumlah yang besar
Dengan adanya hambatan yang terjadi, maka para ahli ekonomi mulai memikirkan
sistem perekonomian yang jauh lebih bermanfaat dan mudah sehinngga dapat
digunakan oleh manusia seperti yang sudah saya sebutkan diatas.
Perkembangan Sistem Perekonomian Indonesia
Perkembangan
sistem ekonomi Indonesia sebelum orde baru
Sejak negara republik indonesia berdiri, sudah banyak tokoh-tokoh negara yang
telah merumuskan perekonomian yang tepat bagi bangsa indonesia, baik secra
individu maupun melalui diskusi kelompok.
Sebagai contoh, bung hatta sendiri, semasa hidupnya beliau mencetuskan ide
bahwa dasar perekonomian indonesia sesuia dengan cita-cita tolong menolong.
Demikian juga dengan tokoh ekonomi indonesia saat itu, sumtro djojohadikusumo,
dalam pidatonya dinegara amerika tahun 1949 menegaskan bahwa yang
dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran tetapi telah disepakati suatu
bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai sistem ekonomi pancasila yang
didalamnya mengandung unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi.
Demokrasi ekonomi dipilih, karena memiliki ciri-ciri yang positif diantaranya
adalah :
·
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
atas asa kekeluargaan
·
Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara
·
Warga negara memiliki kebebasan dalam meilih
pekerjaan yang dikehendakinya serta mempunyai hak akan pekerjaan dan
penghidupan yang layak
·
Hak milik perorangan diakui dan
pemanfaatnanya tidak boleh bertentangan denagn kepentingan masyarakat
·
Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap
warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam bats-batas yang tidak merugika
nkepentingan umum.
·
Fakir miskin dan anak-anak terlantar
dipelihara oleh Negara
Dengan demikian perkonomian indonesia tidak mengizinkan
adanya :
Free fiht liberalism, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali
sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan
terjajah dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si
miskin.
Etatisme, yaitu keikutsetaan pemerintah yang terlalu
dominan sehingga mematikan motovasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan
bersaing secara sehat. Jadi masyarakat hanya bersikap pasif saja
Monopoli,suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada
satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberkan pilihan lain pada konsumen
untuk tidak mengikuti keingian sang monopoli. Disini konsumen sperti robot yang
diatur untuk mengikuti jalannya permainan.
Meskipun awal perkembangan pereokonomian indonesia
menganut sistem ekonomi pancasila. Ekonomi demokrasi dan mungkin ‘campuran’
namun bukan berarti sistem perokonomian libelaris dan etatisme tidak pernah
terjadi di indonesia. Awal tahun 1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan
bukti sejarah adanya corak libelaris dalam perekonomian indonesia. Demikian
juga dengan sistem etatisme, pernah juga mewarnai corak pereonomian di tahun
1960-an sampai masa orde baru.
Faktor-faktor penyebab beberapa sistem perekonomian
indonesia adalah :
·
Program tersebut disusun oleh tokoh yang
relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, sehingga keputusan yaang
dibuat cenderung menitik beratkan pada masalah politik bukan masalah ekonomi.
·
Akibat lanjutan dari kegagalan diatas dana
negara yang seharusnya di alokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi justru
di alokasikan untuk kepentingan politik dan perang.
·
Adanya kecenderunagn terpengaruh untuk
mennggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat
indonesia.
Perkembangan
sistem ekonomi Indonesia setelah orde baru
Setelah orde baru mulai dilaksanakannya sistem ekonomi
yang di inginkan oleh rakyat indonesia. Setelah begitu sulit melalui masa penuh
tantangan. Dan pada akhirnya para wakil rakyat kita sepakat kembali menempatkan
sistem ekonomi kita pada nilai yang tercantum dalam UUD 1945. Kegiatan ekonomi
selanjutnya didasarkan pada acuan sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi
pancasila.
Dilakukan serangkaian rehabilitasi pada awal orde baru yahg ditujukan untuk :
1.
Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa
faham dan sistem perekonomian yang lama
2.
Menurunkan dana mengendalikan laju inflasi
yang saat itu sangat tinggi.
Berdasarkan pada sumber yang dapat di percaya tercata bahwa :
Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650 %
Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120 %
Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85 %
Tinngkat inflasi tahun 1969 sbesar 9,9 %
Dari data tersebut menjadi jelas mengapa rencana pembangunan lima tahun pertama
(REPELITA 1) baru dimulai pada tahun 1969
Pelaku Utama dalam Sistem Perekonomian Indonesia
Jika dalam ilmu ekonomi mikro kita mengenal tiga pelaku
ekonomi yaitu :
1. Pemiliik faktor produksi
2. Konsumen
3. Produsen
Lalu dalam ekonomi makro kita mengenal empat pelaku ekonomi :
1. sektor rumah tangga
2. sektor swasta
3. sektor pemerintah, dan
4. sektor luar negeri
Dalam perekonomian Indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi
pokok yaitu :
1) perusahaan negara (pemerintah)
2) perusahaan swasta
3) koperasi
Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan
menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah
sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling
bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian sikap
saling mendukung di antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka
mewujudkan ekonomi kerakyatan.
1.
Pemerintah (BUMN)
Pemerintah
sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi
a)
Kegiatan produksi
Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai
pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan
Umum), dan Persero (Perusahaan Perseroan). BUMN memberikan kontribusi yang
positif untuk perekonomian Indonesia. Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN ikut
berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka
mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan peran BUMN tersebut
diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, seperti
sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan,
pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta
konstruksi. BUMN didirikan pemerintah untuk mengelola cabang-cabang produksi
dan sumber kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Misalnya PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api
Indonesia (PT KAI), PT Pos Indonesia, dan lain sebagainya.
Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat, serta untuk mengendalikan sektor-sektor yang strategis dan
yang kurang menguntungkan.
b)
Kegiatan konsumsi
Seperti halnya yang telah kalian pelajari
pada bab 8 mengenai pelaku-pelaku ekonomi, pemerintah juga berperan sebagai
pelaku konsumsi. Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan
tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan tugasnya dalam rangka melayani
masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit,
atau jalan raya. Tentunya pemerintah akan membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti
semen, pasir, aspal, dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut harus
dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Contoh-contoh mengenai
kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah masih banyak, seperti membeli
barang-barang untuk administrasi pemerintahan, menggaji pegawai-pegawai
pemerintah, dan sebagainya.
c)
Kegiatan distribusi
Selain kegiatan konsumsi dan produksi,
pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang
dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah
diproduksi oleh perusahaanperusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya
pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin
melalui BULOG. Penyaluran sembako kepada masyarakat dimaksudkan untuk membantu
masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan distribusi yang
dilakukan oleh pemerintah harus lancar. Apabila kegiatan distribusi tidak
lancar akan memengaruhi banyak faktor seperti terjadinya kelangkaan barang,
harga barang-barang tinggi, dan pemerataan pembangunan kurang berhasil. Oleh
karena itu, peran kegiatan distribusi sangat penting.
Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi
Pemerintah
dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai
salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam
merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian
demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
2. Swasta
(BUMS)
BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di
Indonesia. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak
swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS
didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam
pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD
1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal.
Perkembangan usaha BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai
kebijaksanaan.Perusahaan-perusahaan swasta sekarang ini telah memasuki berbagai
sektor kehidupan antara lain di bidang perkebunan, pertambangan, industri,
tekstil, perakitan kendaraan, dan lain-lain. Perusahaan swasta terdiri atas dua
bentuk yaitu perusahaan swasta nasional dan perusahaan asing.
3. Koperasi
Badan usaha yang beranggotakan orang-orang
atau badan hokum koperasi denga melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan.
Kesimpulan
Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu
Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, segala
bentuk kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
Sistem demokrasi ekonomi, dimana pemerintah dan seluruh rakyat aktif dalam
mencapai kemakmuran bangsa. Sisi positif yang dapat diambil, seluruh rakyat
Indonesia memiliki kebebasan dan hak milik perorangan yang diakui.
Sumber-sumber kekayaan alam dan keuangan negara digunakan untuk kemakmuran
rakyat. Namun dari sini dapat timbul sisi negative seperti sistem persaingan
bebas dan tidak sehat dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
Referensi:
(http://www.scribd.com/doc/11487650/Bab-17-Sistem-Perekonomian-Indonesia)
(http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab1-sistem_perekonomian_indonesia.pdf)
(http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/sistem-perekonomian-indonesia-19/)
(Griffin R dan Ronald Elbert. 2006. Business. New Jersey: Pearson Education.)